DPR RI Minta Pemerintah Beri Jaminan Hidup Layak Guru Madrarah

  • Bagikan
anggota komisi viii dpr ri bukhori yusuf minta kemenag perhatikan guru madrasah
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf minta pemerintah perhatikan kesejahteraan guru madrasah.

BANTEN, INDOtayang.COM–Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) untuk serius memperhatikan nasib guru madrasah swasta.

Bukhori Yusuf menyampaikan itu, untuk merespons kabar guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hanya mendapat gaji Rp 50 ribu per bulan.

Kemenag seharusnya lebih sungguh-sungguh memperhatikan nasib guru madrasah swasta, termasuk guru MDT. Guru adalah unsur fundamental dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, dalam keterangan pers kepada INDOtayang.Com, Sabtu (11/9/2021).

Menurut dia,  tugas dan fungsi guru di masyarakat adalah manifestasi dari tanggung jawab negara sebagaimana mandat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan tugas sebesar itu, lanjut Bukhori, sudah semestinya guru tersebut mendapat kedudukan yang mulia dari negara.

“Pemerintah wajib memberikan jaminan hidup yang layak bagi seluruh guru secara adil, tanpa membedakan mereka,” sambungnya.

Relokasi anggaran Kemenag

Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengusulkan, Kemenag bisa mengalihkan anggaran dari sejumlah pos anggaran lain. Untuk mengatasi persoalan rendahnya gaji guru tersebut.

Bukhori mendorong Kementerian Agama bisa menjamin guru madrasah memperoleh gaji paling rendah Rp 1,5 juta per bulan.

Karena itu jika serius, lanjut Bukhori, Kemenag sebenarnya bisa merealokasi beberapa pos anggaran kementerian yang bukan prioritas. Misalnya dari anggaran diseminasi pembatalan haji.

“Dengan demikian, honor minimal Rp 1,5 juta per bulan bagi tenaga pendidik di sekolah islam itu. Bukan lagi hal yang mustahil terealisasikan,” ucapnya.

Sebagaimana beredar berita sebelumnya, bahwa Kepala Sekolah MDTA Ar-Raudoh di Kabupaten Pandeglang, Banten, hanya mampu memberi honor Rp 50 ribu per bulan kepada guru di sekolahnya.

Madrasah itu menampung sekitar 70 siswa dan hanya mendapat bantuan dari pemerintah daerah senilai Rp 6,5 juta per tahun.(Rom/Jack)

  • Bagikan