Pemerintah Revisi Daftar 36 Mobil Baru Penerima Diskon PPnBM

  • Bagikan
pemerintah tambah diskon pajak ppnbm
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menambah panjang daftar mobil baru yang berhak menerima relaksasi atau diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 31 Desember 2021/Foto: Istimewa

JAKARTA, INDOtayang.COM — Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menambah panjang daftar mobil baru yang berhak menerima relaksasi atau diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 31 Desember 2021.

Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1737 Tahun 2021 mengenai Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, kini ada 36 mobil baru yang mendapatkan fasilitas diskon pajak ini.

Sementara, menurut aturan sebelumnya hanya ada 29 mobil yang mendapatkannya. Sehingga kini ada tujuh model baru yang masuk dalam daftar.

Lima dari tujuh model baru itu adalah produk berdasarkan program pemerintah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013, yaitu mobil harga terjangkau ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC).

Karena itu kelimanya adalah Toyota Agya, Toyota Calya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, dan Honda Brio Satya.

Untuk Suzuki Karimun Wagon R tidak mendapatkan fasilitas ini, lantaran telah berhenti diproduksi dan dijual di dalam negeri.

Masuknya produk LCGC ke daftar penerima diskon PPnBM 100 persen juga membuat produk-produk ini tidak dikenakan tarif PPnBM emisi yang berlaku mulai 16 Oktober.

Sementara itu, dua model non-LCGC yang masuk dalam daftar selanjutnya adalah Toyota Veloz dan Wuling Formo.

Kemudian untuk ketujuh model yang masuk dalam daftar menerima diskon PPnBM 100 persen sebab memenuhi ketentuan diproduksi lokal dengan kandungan minimal 60 persen dan bermesin di bawah 1.500 cc.

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1737 Tahun 2021 resmi ditetapkan pada 15 Oktober. Ketentuan ini juga sekaligus menggugurkan aturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 839 Tahun 2021.

  • Bagikan